fbpx
Habib Rizieq Bisa Pulang Dengan Syarat yang Berat

Habib Rizieq Bisa Pulang Dengan Syarat yang Berat

Jakarta – ” Habib Rizieq Tak Bisa Pulang Masalahnya adalah Habib itu bukan tidak mau pulang, tapi tidak bisa pulang. Kenapa? karena saya sering menyebutnya sebagai faktor X, faktor X itu bisa merobohkan portal yang menghambat Habib Rizieq pulang itu pemerintah sendiri, jadi makanya sebenarnya bolanya yang bisa membuka pintu Habib Rizieq pulang itu di pemerintah sendiri,” kata Dahnil kepada wartawan, Selasa (10/7/2019) malam. 

Habib Rizieq Bisa Pulang

Eks koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang meminta Habib Rizieq pulang sendiri ke Indonesia. Dahnil menyebut Habib Rizieq bukan tak mau pulang, melainkan tidak bisa pulang. 

“Masalahnya adalah Habib itu bukan tidak mau pulang, tapi tidak bisa pulang. Kenapa? karena saya sering menyebutnya sebagai faktor X, faktor X itu bisa merobohkan portal yang menghambat Habib Rizieq pulang itu pemerintah sendiri, jadi makanya sebenarnya bolanya yang bisa membuka pintu Habib Rizieq pulang itu di pemerintah sendiri,” kata Dahnil kepada wartawan, Selasa (10/7/2019) malam. 

Dahnil kemudian bicara ‘portal’ yang menghalangi Habib Rizieq untuk pulang ke Indonesia. Menurut Dahnil, ‘portal’ itu hanya bisa dibuka oleh pemerintah. 

“Itu portal di tangan pemerintah, Habib itu nggak bisa keluar dari Arab Saudi, tentu itu ada… Kita nggak tahu apa komunikasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, itulah yang kita harapkan dibuka pemerintah Indonesia sehingga Habib bisa kembali ke sini, bisa kembali dengan umat berdakwah,” ujar dia. 

Mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu juga meluruskan anggapan soal Habib Rizieq menjadi syarat rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi. Menurut Dahnil, pemulangan Habib Rizieq merupakan salah satu cara untuk mengubur dendam politik di Pilpres 2019.

“Habib Rizieq kan tokoh yang berseberangan dengan pemerintah kemudian mengkritik pemerintah selama Pak Jokowi berkuasa kemudian dalam suasana politik itu, dalam perdebatan politik itu, kemudian beliau terpaksa harus pergi pergi ke Mekah dan sebagainya,” ujar dia.

“Karena ada perbedaan sikap politik itu, kemudian Habib Rizieq ini kan tokoh yang mempunyai basis massa, beliau tokoh ulama yang disegani dan banyak pengikut di Indonesia sehingga bagaimana pun juga itu perselisihan Habib Rizieq dengan rezim itu berdampak kepada suasana politik, sehingga kalau kemudian itu dibiarkan saja, itu akan memunculkan dendam politik, nah ini kan pilpres sudah selesai. Saya sih berharap di masa depan, kita bersama-sama mengubur dendam politik, salah satu caranya itu tadi, membuka pintu agar Habib bisa pulang,” sambung Dahnil.

Sebelumnya, Moeldoko heran atas pernyataan membawa pulang Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi. Dia pun menyarankan Rizieq sebaiknya pulang sendiri ke Indonesia.

“Pergi, pergi sendiri, kok kita ribut mau mulangin, kan gitu,” kata Moeldoko saat ditemui di Istana Bogor, Selasa (9/7).

Berikut Fakta Kotak Suara Pemilu 2019

Berikut Fakta Kotak Suara Pemilu 2019

Ramainya pembicaraan mengenai fakta kotak suara pemilu 2019 yang berbahan kardus menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Mari kita simak beberapa fakta mengenai kotak suara pemilu 2019 berikut;

Berbahan Duplex

Berdasarkan peenjelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), kotak suara yaang digunakan pada pemilu 2019 ini berbahan dasar dupleks atau karton yang kedap air.

Harus Transparan

Salah satu penjelasan dalam Pasal 341 ayat (1) huruf a UU 7/2017 mengamanatkan bahwa kotak suara harus transparan. Setelah mempertimbangkan berbagai alternatif bahan, KPU mengusulkan penggunaan bahan dupleks, atau karton kedap air, serta transparan pada salah satu sisi.

Urutan Pengusulan Kotak Suara

Usulan KPU mengenai kotak suara pemilu 2019 ini dituangkan kedalam draft PKPU tentang logistik, dan dibawa ke dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah (Kemendagri) dan DPR (Komisi 2), yang di dalamnya ada semua wakil partai politik. Rapat Dengar Pendapat mengenai hal ini dilaksanakan sebelum penentuan capres dan cawapres yaitu pada bulan Maret 2018.

Setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu, draft PKPU diajukan ke Kemenkumham untuk diundangkan. Pihak Kemenkumham akan mengoreksi jika misalnya bertentangan dengan UU lain atau peraturan yang lebih tinggi. Dan akhirnya Kemenkumham mengesahkan PKPU No. 15/2018 pada 24/4/2018 yang pada Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa kotak suara menggunakan bahan karton kedap air yang transparan satu salah satu sisi.

kotak suara pemilu 2019
ANTARA FOTO/Yulius Wijaya

Jadi dalam menentukan bahan karton kedap air serta transparan satu sisi itu, KPU tidak bisa menetapkan sepihak. Namun melalui persetujuan pemerintah dan DPR, lewat forum Rapat Dengar Pendapat. Di lembaga DPR sendiri pada dasarnya terdiri dari wakil-wakil parpol. Termasuk di dalamnya partai politik pendukung Pasangan Capres-Cawapres dari kedua belah pihak.

Redaksi menyaring dari berbagai sumber